Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pada tahun 2019, Perseroan menyelenggarakan 4 (empat) kali RUPS yakni Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019, 1 Juli 2019, 6 Desember 2019, dan 12 Desember 2019.
Hasil Keputusan RUPS 6 Maret 2019
I. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015, tanggal 31-12-2016, tanggal 31-12-2017, tanggal 31-12-2018. Serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk masing-masing tahun buku tersebut.
II. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, 2016, 2017, dan 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (equit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perbukuan Perseroan dan sesuai dengan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
III. Menyetujui penggunaan:
  Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 sebesar Rp38.761.406.713,00;
  Laba Ditahan Perseroan sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31-12-2018 sebesar Rp84.656.312.214,00;
  Dividen yang diterima dari perusahaan anak yakni PT Dupan Anugerah Lestari dan PT Anugerah Pupuk Lestari yang seluruhnya sejumlah Rp74.166.939.966,00 yang terdiri dari:
    i. sebesar Rp24.365.291.651,00 dari dividen tunai PT Dupan Anugerah Lestari;
    ii. sebesar Rp2.301.648.315,00 dari dividen tunai PT Anugerah Pupuk Lestari; dan
    iii. sebesar Rp47.500.000.000,00 dari keuntungan Dividen Saham PT Dupan Anugerah Lestari;
      digunakan sebagai berikut:
      a. Dana cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp72.000.000.000,00;
      b. Pembagian dividen tunai sebesar Rp46.047.643.324,00 yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:
        i. PT Saraswanti Utama Sebesar Rp40.291.687.910,00;
        ii. Tuan Insinyur Yohanes Noegroho Hari Hardono sebesar Rp2.693.787.134,00;
        iii. Tuan Insinyur Yahya Taufik sebesar Rp1.482.734.115,00;
        iv. Nyonya Agnes Martaulina Dwi Saraswanti Haloho sebesar Rp865.695.694,00; dan
        v. Tuan Andreas Adhi Harsanto sebesar Rp713.738.471,00;
      c. Penambahan Modal disetor pemegang saham sebesar Rp75.000.000.000,00 dengan pembagian sebagai berikut:
        i. PT Saraswanti Utama sebesar Rp65.625.000.000,00;
        ii. Tuan Insinyur Yohanes Noegroho Hari Hardono sebesar Rp4.387.500.000,00;
        iii. Tuan Insinyur Yahya Taufik sebesar Rp2.415.000.000,00;
        iv. Nyonya Agnes Martaulina Dwi Saraswanti Haloho sebesar Rp1.410.000.000,00;
        v. Tuan Andreas Adhi Harsanto sebesar Rp1.162.500.000,00;
        d. Sisanya sebesar Rp4.537.015.569,00 dicatat kembali sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan.
IV. 1 Menyetujui meningkatkan Modal Dasar dari semula Rp900.000.000.000,00 menjadi Rp1.740.000.000.000,00;
  2 Perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp1.000.000,00 menjadi Rp100,00;
  3 Meningkatkan Modal Ditempatkan/Disetor dari Rp360.000.000.000,00 menjadi Rp435.000.000.000,00;
    Penambahan Modal Ditempatkan/Disetor sebesar Rp75.000.000.000,00 berasal dari kapitalisasi laba ditahan sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31-12-2018, dengan pembagian sebagai berikut:
    i. PT Saraswanti Utama sebesar Rp65.625.000.000,00;
    ii. Tuan Insinyur Yohanes Noegroho Hari Hardono sebesar Rp4.387.500.000,00;
    iii. Tuan Insinyur Yahya Taufik sebesar Rp2.415.000.000,00;
    iv. Nyonya Agnes Martaulina Dwi Saraswanti Haloho sebesar Rp1.410.000.000,00; dan
    v. Tuan Andreas Adhi Harsanto sebesar Rp1.162.500.000,00;
  Berkaitan dengan perubahan nilai nominal saham dan penambahan Modal Ditempatkan/Disetor tersebut, maka komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
  a. PT Saraswanti Utama sebesar 3.806.250.000 saham, dengan nominal seluruhnya sebesar Rp380.625.000.000,00;
  b. Tuan Insinyur Yohanes Noegroho Hari Hardono sebesar 254.475.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp25.447.500.000,00;
  c. Tuan Insinyur Yahya Taufik sebesar 140.070.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.007.000.000,00;
  d. Nyonya Agnes Martaulina Dwi Saraswanti Haloho sebesar 81.780.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.178.000.000,00; dan
  e. Tuan Andreas Adhi Harsanto sebesar 67.425.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.742.500.000,00;
  Seluruhnya sebanyak 4.350.000.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp435.000.000.000,00;
V. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dan perubahan nilai nominal saham Perseroan.
  Sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:
  1 Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp1.740.000.000.000,00 terbagi atas 17.400.000.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp100,00.
  2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 4.350.000.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp435.000.000.000,00 oleh masing-masing pemegang saham.
VI. Menyetujui mengesahkan segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 03-02-2018 sampai dengan tanggal keputusan.
  Selanjutnya mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Keputusan sampai dengan tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut:
  Direktur Utama : Insinyur Yahya Taufik
  Direktur I   : Dr. Ir. M. Edi Premono
  Direktur II   : Andreas Adhi Harsanto
  Direktur III   : FX. Mulyo Hartono
  Direktur IV   : Theresia Yusufiani Rahayu
  Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono
  Komisaris I   : Agnes Martaulina Dwi Saraswanti Haloho
  Komisaris II   : Sukarno
  Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diambil sebagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut:
  a. PT Saraswanti Utama sebesar 3.806.250.000 saham, dengan nominal seluruhnya sebesar Rp380.625.000.000,00;
  b. Tuan Insinyur Yohanes Noegroho Hari Hardono sebesar 254.475.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp25.447.500.000,00;
  c. Tuan Insinyur Yahya Taufik sebesar 140.070.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.007.000.000,00;
  d. Nyonya Agnes Martaulina Dwi Saraswanti Haloho sebesar 81.780.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.178.000.000,00; dan
  e. Tuan Andreas Adhi Harsanto sebesar 67.425.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.742.500.000,00;
  Seluruhnya sebanyak 4.350.000.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp435.000.000.000,00;
           
Hasil Keputusan RUPS 1 Juli 2019
I. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitet de charge) atas tindakan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan;
  Selanjutnya, menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi:
  Direktur Utama : Insinyur Yahya Taufik
  Direktur   : Theresia Yusufiani Rahayu
  Direktur   : Andreas Adhi Harsanto
  Direktur   : FX. Mulyo Hartono
  Direktur   : Dr. Ir. M. Edi Premono
  Direktur   : Dadang Suryanto
  Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono
  Komisaris   : Sukarno
  Komisaris Independen : Wardiyono
II. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum Perdana”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
III. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
  (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
  (b) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta) saham baru Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat, dengan memperhatikan:
    Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan
    Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
      Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan.
  (c) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “BEI”);
  (d) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut ”Anggaran Dasar”);
  (e) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
  (f) Menetapkan program Management Stock Option Programme (“MSOP”) dan/atau program Employee Stock Option Program (“ESOP”) yang merupakan hak opsi untuk membeli saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan terkait di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direktur Bursa Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26-12-2018 (dua puluh enam Desember dua ribu delapan belas); dan
  (g) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan program ESOP dan/atau MSOP tersebut.
IV. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
V. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
VI. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
  (a) Menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana;
  (b) Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  (c) Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  (d) Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjamin Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
  (e) Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  (f) Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  (g) Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
  (h) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
  (i) Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  (j) Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
  (k) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  (l) Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.
           
Hasil Keputusan RUPS 6 Desember 2019
  Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
  Bahwa untuk melakukan Penawaran Umum tersebut Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan surat pengantar Nomor 817/SAM/VII/2019 tanggal 15-07-2019 (lima belas Juli dua ribu sembilan belas);
  Bahwa dikarenakan satu dan lain hal, rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan ditunda, maka sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Para Pemegang Saham dengan ini menyetujui perubahan kembali status Perseroan dari perusahaan terbuka (Tbk) menjadi perusahaan tertutup dan menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan anggaran dasar perusahaan tertutup.
           
Hasil Keputusan RUPS 12 Desember 2019
Keputusan      
I. Menerima pengunduran diri Dr. Ir. M. Edi Premono dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decgarge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan ini, sepanjang tercermin dalam pembukuan Perseroan.
  Mengangkat Andi Irwandy sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan Dr. Ir. M. Edi Premono, pengangkatan mana untuk sisa masa jabatan yang digantikannya.
  Sehubungan dengan hal tersebut, terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk penetapan Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu menjadi sebagai berikut:
  Direktur Utama : Insinyur Yahya Taufik
  Direktur   : Theresia Yusufiani Rahayu
  Direktur   : Andreas Adhi Harsanto
  Direktur   : FX. Mulyo Hartono
  Direktur   : Andi Irwandy
  Direktur   : Dadang Suryanto
  Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono
  Komiaris   : Sukarno
  Komisaris Independen : Wardiyono
II. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum Perdana”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
III. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
  (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
  (b) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 18.69% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dengan memperhatikan:
    Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan
    Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
      Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan.
  (c) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “BEI”);
  (d) Menyetujui pengubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 8 tanggal 06-12-2019 (enam Desember dua ribu sembilan belas), untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Peusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;
  (e) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
  (f) Menyetujui pelaksanaan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan Employee Stock Allocation (“ESA”) dalam rangka Penawaran Umum Perdana dengan jumlah dan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan terkait di bidang Pasar Modal; dan
  (g) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan program ESA tersebut.
IV. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak-hak subsitusi untuk menyesusaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
V. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
VI. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
  (a) Menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana;
  (b) Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  (c) Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  (d) Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjamin Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
  (e) Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  (f) Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  (g) Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
  (h) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
  (i) Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  (j) Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
  (k) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  (l) Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.

 

HEAD OFFICE
Surya Inti Permata Juanda Super Blok A-52
Jl. Raya Juanda, Wedi, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur

OPERATIONAL OFFICE
AMG Tower, 20th Floor, Jl. Dukuh Menanggal 1-A,
Gayungan, Surabaya 60234, Jawa Timur.
Phone: +62-31 82516888, Fax: +62-31 82516555

 

BRANCH OFFICE
Centennial Tower, 29th G Floor,
Jl. Gatot Subroto Kav. 24 - 25, Jakarta 12930
Phone: +62-21 22958480

Website: www.saraswantifertilizer.com
Email: corsec@saraswanti.com